"Semuanya sudah kita sentuh dengan reformasi pendidikan dengan harapan menjadikan bidang pendidikan sebagai lokomotif bagi kemajuan negara ini," tandas Mendiknas Bambang Sudibyo, di Jakarta, Sabtu, (15/8).
Selasa, 18 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, hasil 10 tahun reformasi di bidang pendidikan nasional baru bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada 2014/2015 mendatang.
Hal tersebut dikatakan oleh Mendiknas di acara 'Silaturahmi Mendiknas dengan para Penerima Penghargaan Keteladanan Bidang Pendidikan 2009', di Jakarta, Sabtu (15/7). Mendiknas Bambang mengatakan, reformasi sudah dilakukan oleh Depdiknas di seluruh aspek pendidikan nasional mulai dari kurikulum, guru, sarana dan prasana, proses pembelajaran, manajemen satuan pendidikan dan lain-lainnya.
"Semuanya sudah kita sentuh dengan reformasi pendidikan dengan harapan menjadikan bidang pendidikan sebagai lokomotif bagi kemajuan negara ini," tandas Mendiknas kepada para wartawan.
Dengan reformasi tersebut, kata Mendiknas, dalam Era Kabinet Indonesia Bersatu para guru telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal itu dimulai dari pencanangan oleh Presiden RI tentag Guru sebagai Profesi pada 2 Desember 2004 silam. Setahun kemudian, lahir UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, yang diikuti pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru, PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus dan Tunjangan Kehormatan bagi Guru Besar.
"Kita lipatkan azas pendidikan sesuai paradigma pendidikan nasional yaitu sebagai pembelajaran, bahwa dari menteri sampai anak didik adalah ingin belajar, belajar hingga akhir hayat," tandas Mendiknas.
Selasa, 18 Agustus 2009
Mendiknas: Reformasi Pendidikan bisa Dinikmati 2014/2015 Mendatang
Senin, 17 Agustus 2009
China Urungkan Instal Luas Program Penyaring Internet
Selasa, 18 Agustus 2009
Beijing (ANTARA News/AFP) - Pemerintah China, Jumat, akhirnya menyatakan satu software penyaring Internet yang kontroversial hanya opsional sehingga tidak wajib diinstal oleh pengguna komputer, setelah rencana menginstal seluruh komputer di China dengan program itu menyulut gelombang protes.
"Setelah menginstal software itu, Anda bisa menggunakannya atau bisa Anda putuskan untuk tak menggunakannya," kata Li Yizhong, Menteri Industri dan Teknologi Informasi China.
"Ketika Anda membeli komputer, floppy disk atau CD (berisi software itu) dilampirkan, dan hak untuk memilih terserah pada orangtua dan masyarakat," katanya kepada wartawan di Beijing.
Pada Juni muncul berita bahwa semua pengguna komputer diperintahkan untuk menginstal software tersebut telah mendatangkan kemarahan di China dan seluruh dunia yang menuduh pemerintah China berusaha meningkatkan kendali atas Internet.
Secara konsisten Beijing membela diri bahwa software penyaring Internet itu dirancang untuk menjaga kaum muda dari pornografi dan kekerasan, serta memungkinkan orangtua mengawasi apa yang dilihat anak-anak mereka dari Internet.
Namun China segera membatalkan rencana itu pada 1 Juli lalu, justru ketika mereka berencana menerapkan aturan tersebut.
Li mengatakan bahwa China tidak akan memaksa semua pengguna komputer untuk menginstal program yang disebut Green Dam Youth Escort (Bendung Hijau Pengawal Kaum Muda) di komputer-komputer warga China.
Dia mengungkapkan bahwa rancangan itu tidak dijelaskan dengan cukup baik dan menyatakan bahwa China meminta masyarakat mempelajari dulu program itu.
Meski begitu pemerintah China akan melanjutkan menginstal software itu di tempat-tempat umum seperti sekolah dan warnet.
Sebuah asosiasi perdagangan komputer AS menyambut langkah pemerintah China itu.
"Penyaringan Internet adalah pengekangan besar terhadap kebebasan berbicara dan pembatasan atasi aliran pemikiran itu akan menghentikan apapun dari demokrasi sampai dengan pembangunan ekonomi," kata Ed Black, Presiden dan Kepala Eksekutif Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi.
"Keputusan China memblok penegakkan aturan dengan mengharuskan menginstal (software) 'Bendungan Hijau' pada komputer pribadi, mematahkan apa yang kemudian menjadi jalan buntu bagi aliran besar informasi. Itu adalah langkah yang bijaksana dan kemenangakan untuk kebebasan berbicara dan akses kepada informasi dan perdagangan," tambah Ed dalam pernyataan tertulisnya. (*)