Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional
Kamis, 17 Desember 2009
JAKARTA, Ujian Nasional (UN) sebagai kebijakan dalam pendidikan nasional harus jelas tujuannya, baik itu untuk evaluasi belajar maupun pemetaan. Karena untuk menuntut kejelasan itulah, UN menjadi persoalan yang kontroversial, menjadi polemik di tengah masyarakat, sehingga harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.
"Yang namanya persoalan memang harus dipersoalkan selama belum selesai dengan tuntas. Mendiknas harus menghadapi itu dan mengambil keputusan yang terbaik, sebab UN menyangkut hajat orang banyak," ujar Mohammad Abduhzen, Sekretaris Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina di Jakarta, Kamis (17/12).
Sejatinya, kata Abduh, masyarakat ingin tahu, bentuk dan pelaksanaan UN pasca putusan MA. Sehingga sebelum benar-benar dianggap tuntas, UN layak dipersoalkan sebagai pencari jalan keluar.
"Kita berharap, Mendiknas baru ini akan membawa perubahan baru, ternyata yang ada hanya meneruskan kebijakan yang lama," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait berbagai usulan menjadikan UN hanya sebagai pemetaan pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (14/12/2009), meminta supaya kontroversi UN sebagai syarat kelulusan atau pemetaan pendidikan dihentikan.
"Kalau hasil UN tidak melekat pada nilai pada orang per orang, maka bisa menjadi bias lagi. Karena UN itu tidak menentukan, nanti peserta menjawab sembarangan. Jadi kenapa persoalan UN terus kita kontroversikan? Jauh lebih baik, untuk menentukan kelulusan, juga untuk melihat standar pencapaian di tingkat nasional," kata Nuh kepada wartawan.
Arif dan bijaksana
Sebetulnya, lanjur Abduh, akan arif dan bijaksana jika Mendiknas mengatakan, bahwa UN tetap dilakukan di 2010 hanya sebagai sebuah transisi. Sebabnya, sistem UN harus dikaji lebih jauh lagi sebagai sebuah model evaluasi belajar. Perlunya dikaji karena terkait putusan MA, UN juga tidak perlu menjadi penentu kelulusan, perlunya UN ulang, serta departemen (Depdiknas) hanya akan membuat kisi-kisi soal dan kelulusan diserahkan ke sekolah.
"Harusnya Mendiknas merespon masyarakat dengan melihat realitas UN sebelum-sebelumnya. Ini memperlihatkan bahwa dari sisi komunikasi Mendiknas masih sangat tertutup terhadap masukan-masukan masyarakat untuk melakukan perubahan," ujarnya.
Sementara itu, menurut pakar pendidikan Anita Lie, keputusan yang diambil oleh Mendiknas tidak arief. Secara prinsipil, keputusan tersebut sudah jelas bukan kebutuhan riil di masyarakat.
"Prinsip-prinsip keadilannya tidak ada, khususnya bagi anak-anak didik," ujar guru besar di Unika Widya Mandala, Surabaya, ini.
Sependapat dengan Anita, Koordinator Education Forum Suparman juga mengatakan, bahwa Mendiknas tidak akomodatif, khususnya terhadap keluhan anak-anak didik. Suparman mengatakan, harusnya UN dimulai dari perspektif anak, bahwa anak lebih dulu belajar dengan nyaman karena kebutuhan semua fasilitas untuk mendidik mereka sudah terpenuhi secara lengkap.
"Itu baru adil," ujarnya.
Suparman menambahkan, jika memang Mendiknas tetap "kekeuh" menjadikan UN sebagai bagian dari penentu kelulusan, hasil UN sebaiknya hanya menjadi penilaian kumulatif.
Memang, selama ini pemerintah sudah melakukan tiga hal yang menjadi syarat pelaksanaan peninjauan UN terkait putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu meningkatkan kualitas guru, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta akses yang informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Hanya, kata dia, kenyataan di lapangan belum dipenuhi secara lengkap.
"Jangan beralasan mereka sudah melakukan. Kami juga tahu, dari dulu pemerintah memang sudah melalukannya, tapi belum lengkap sebagaimana dituntut oleh keputusan pengadilan," ujar Suparman.
"Kalau tidak lengkap UN harusnya ditunda dulu, dikaji dulu, tetapi susah dilakukan, karena persoalan ini dikacaukan oleh penafsiran-penafsiran lain yang kemudian dijadikan alasan untuk tetap melanjutkan UN. UN melanggar hak anak kok, ini akan menjadi citra buruk buat pemerintah ke depan," ujar Suparman. (kompas)
Rabu, 16 Desember 2009
Soal UN, Mendiknas Dianggap Tidak Arief
Selasa, 15 Desember 2009
Warnet Bakal Tergusur Layanan 3.5G?
Rabu, 16 Desember 2009
Jakarta - Akses internet broadband kini makin terjangkau. Operator juga makin intensif menggelar layanan data 3.5G. Apakah warnet akan mampu bertahan atau malah tergusur?
Ketua Asosiasi Warung Internet (Awari) Irwin Day mengatakan, tahun depan warnet masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan paling besar terjadi di daerah bahkan bisa mencapai 200% atau dua kali lipat. “Dua tahun lalu jumlah warnet di kota-kota kecil seperti Pandeglang bisa dihitung dengan jari, tapi kini ada 20-30 warnet,” katanya di Jakarta, kemarin.
Namun kondisi berbeda terjadi di perkotaan. Perkembangan warnet tidak signifikan lagi. Karena dengan Rp 150 ribu sudah bisa berlangganan internet selama satu bulan. Sementara harga PC dan notebook yang terus turun sehingga penetrasi internet makin cepat.
Oleh karena itu kata Irwin, warnet di perkotaan menuju ke arah spesialisasi. Warnet-warnet itu kini juga berfungsi sebagai business center, café, game center atau pusat pencetakan.
Irwin menyebut, tawaran broadband yang intensif serta gencarnya operator menawarkan layanan data tidak akan berpengaruh pada bisnis warnet. Ia memberi alasan, pangsa pasarnya berbeda karena pengguna warnet adalah orang-orang yang belum memiliki PC. “Itu seperti apakah dengan Speedy atau 3G bisnis warnet akan terpengaruh? Ternyata tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan pemakai warnet juga spesifik. Mereka memanfaatkan warnet untuk berkumpul dengan teman-temannya sehingga beda dengan internet di rumah. “Broadband yang ditawarkan ada yang Rp 300 ribu atau Rp 150 ribu. Orang yang memiliki budget di bawah Rp 150 ribu yang datang ke warnet,” katanya.
Dari data yang ada, pengakses internet bukan dari PC pribadi, tapi dari tempat-tempat umum. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pengakses internet Indonesia mencapai 25 juta orang.
Sementara jumlah penetrasi PC masih kurang dari 5%. Hal itu menyebabkan peluang tumbuhnya warung internet. “Awari memperkirakan masih separuh orang Indonesia yang mengakses internet dari tempat umum,” imbuh Irwin.
Sementara bisnis warnet sendiri mendapat keistimewaan bagi produsen software terbesar di dunia Microsoft. Corporate Lead PT Microsoft Indonesia Anti Suryaman mengatakan Microsoft melakukan penerapan harga yang berbeda untuk warnet.
Untuk sistem operasi, Microsoft melakukan diskon hingga 70%, sedangkan untuk aplikasi Office hingga 90%. Anti mengatakan, Microsoft mengeluarkan kebijakan itu karena warnet sebagai sarana akses publik sehingga memberikan harga khusus. Microsoft memberikan harga khusus karena warnet juga mengurangi masalah kesenjangan digital.
Saat ini jumlah anggota Awari di seluruh Indonesia mencapai 800 orang yang mewakili sekira 2.400 warnet. Total warnet yang ada di Indonesia mencapai angka 20 ribu. "Mayoritas pengguna warnet adalah pelajar, pekerja, dan masyarakat umum," tambah Irwin. [mdr]
Senin, 14 Desember 2009
Pengin Naik Pangkat? Bikin Karya Tulis Dulu
Senin, 14 Desember 2009
SOLO, KOMPAS.com - Membuat karya tulis ilmiah menjadi syarat bagi guru golongan III/B dan III/C di Jawa Tengah untuk kenaikan golongan, demikian dikatakan Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, Slamet Trihartanto di Solo, Senin (14/12).
"Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 66 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, mulai 2010 ketentuan tersebut akan diterapkan," katanya.
Hal tersebut dilakukan sebagai penjaminan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah di Jawa Tengah.
"Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan sebagai pemberian fasilitasi guru di Jawa Tengah dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pengajar," katanya.
Slamet mengatakan, setiap karya tulis ilmiah yang dibuat setiap guru akan memiliki nilai kredit poin sebanyak 12.
"Karya tulis yang dibuat para guru bisa berbentuk jurnal penelitian maupun bahan ajar atau diktat," kata dia.
Untuk lebih memotivasi para guru dalam membuat karya tulis ilmiah, LPMP juga akan melombakan seluruh karya tulis ilmiah yang dibuat para guru di Jawa Tengah.
"Ini akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas mereka dibandingkan dengan hanya memberikan dana hibah," kata Slamet.
Terkait karya tulis ilmiah sebagai syarat kenaikan golongan, LPMP juga akan mengawasi secara ketat proses pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.
"Jika ada yang terbukti mengerjakannya dengan jalan pintas, salah satunya adalah menjiplak, maka sanksi pencoretan dari daftar golongan akan diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran tersebut," katanya.
Berdasar data tahun 2009, jumlah guru di Jawa Tengah sebanyak 397.256 orang, di antaranya guru yang bergolongan IV/A berjumlah 92.453 orang dan bergolongan IV/B ke atas berjumlah 707 orang atau 0,18 persen.
"Sisanya adalah guru bergolongan IV/A ke bawah dengan jumlah 304.096 orang atau 76,55 persen. Berdasarkan data tersebut jumlah guru golongan IV/B ternyata masih sangat sedikit," kata dia.
Salah satu faktor penghambat peningkatan karier mereka adalah belum optimalnya kemampuan guru dalam menyusun karya tulis ilmiah.
"Oleh karena itu, adanya ketentuan syarat karya tulis ilmiah dapat memotivasi para guru untuk meningkatkan golongan mereka secara lebih berkualitas," kata Slamet Trihartanto
Mendiknas: UN Tetap untuk Kelulusan KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS IMAGES
Senin, 14 Desember 2009 | 20:19 WIB
JAKARTA, Ujian nasional (UN) yang tidak dijadikan salah satu syarat kelulusan siswa akan menyebabkan pesera ujian tidak serius mempersiapkan diri. Karena itu, UN 2010 tetap akan dipakai sebagai syarat kelulusan siswa dari satuan pendidikan, selain untuk memperkuat pemetaan pendidikan di Tanah Air.
Terkait usul untuk menjadikan UN hanya sebagai pemetaan pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (14/12/2009), meminta supaya kontroversi UN sebagai syarat kelulusan atau pemetaan pendidikan dihentikan. "Kalau hasil UN tidak melekat pada nilai pada orang per orang, maka bisa menjadi bias lagi. Karena UN itu tidak menentukan, nanti peserta menjawab sembarangan. Jadi kenapa persoalan UN terus kita kontroversikan? Jauh lebih baik, untuk menentukan kelulusan, juga untuk melihat standar pencapaian di tingkat nasional," kata Nuh kepada wartawan.
Mendiknas menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1972 ada ujian negara. Pada saat itu tingkat kelulusan antara 30-40 persen.
Sejalan dengan itu, lanjut Mendiknas, pada tahun 1969 dimulai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang salah satu programnya adalah menaikkan angka partisipasi kasar (APK). Pada saat itu banyak dibangun SD Inpres supaya banyaka nak yang bisa masuk sekolah.
"Tetapi digelarnya ujian negara mengakibatkan banyak siswa yang tidak lulus. Kesempatan orang bersekolah menjadi terbatas. Melihat kondisi itu, kemudian dibuat kebijakan baru ujian sekolah yaitu kelulusannya diserahkan kepada sekolah, " kata Nuh.
Mendiknas mengatakan, kebijakan yang kemudian diterapkan selama 20 tahun ini berdampak siswa lulus semua. "Kelulusan di setiap sekolah selalu 100 persen. Karena itu, dibuat yang namanya Ebtanas," terang Mendiknas.
Nuh memaparkan Ebtanas merupakan kombinasi antara ujian negara dengan ujian sekolah. Pada Ebtanas nilai siswa ditentukan menggunakan rumus PQR yaitu gabungan dari nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional.
"Hasilnya, ujian yang diselenggarakan oleh nasional tadi dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah ada gap yang luar biasa. Siswa tetap lulus semua," ujar mantan Menteri Komuniaksi dan Informasi ini.
Menurut Nuh, berbagai jenis ujian sudah dilakukan dan hasilnya belum memuaskan. "Jadi apa yang diperdebatkan oleh orang-orang sekarang? Diserahkan kepada sekolah itu sudah dilakukan tahun 1972 dulu. Hasilnya jeblok, lulus semua. Munculah yang namanya seratus persenisasi. Lho kok sekarang mau ditarik lagi? Berarti kembali kepada (tahun) 1972 yang lalu," ujar Mendiknas.
Di tengah kontroversi UN yang masih berlangsung, menurut Mendiknas, peserta didik tetap harus siap menghadapi ujian dan tidak terjebak pada perbedaan-perbedaan pendapat. "Orang yang paling baik adalah orang yang paling siap. Oleh karena itu, tugas utama guru mengajar, tugas utama murid adalah belajar. Kalau kita sudah siap, diuji oleh siapa pun tidak ada masalah," jelas Nuh.
Mendiknas mendorong supaya siswa tahan banting dan mempunyai semangat yang tinggi. "Bagi saya tidak perlu dipertentangkan antara apakah itu pemetaan dan kelulusan," tegas Mendiknas.
Zynga Pensiunkan Sejumlah Game di Facebook
Selasa, 15 Desember 2009
Jakarta, (tvOne)
Produsen game terbesar di platform Facebook, Zynga menghentikan operasional sejumlah game mereka. Sayangnya Zynga tidak memberikan pengumuman terlebih dahulu pada penggunanya. Meski demikian, produsen game FarmVille tersebut masih mencantumkan permintaan maaf mereka pada netters yang menggemari game mereka di situsnya.
“Waktunya menyatakan selamat tinggal. Kita semua telah terikat dengan berbagai hal dalam hidup kita, tetapi sejalan dengan waktu, tiba saatnya ketika perubahan perlu dilakukan.”
sebut Zynga dalam pernyataannya yang dilansir VIVAnews, Senin (14/12).
Dalam pernyataannya, Zynga menyebutkan beberapa game yang dipensiunkan, sudah tidak didukung, ataupun akan segera dihentikan dalam waktu dekat. Adapun game-game tersebut antara lain adalah:
• Stickerz
• My Heroes Ability
• Dope Wars
• You’re a Hottie
• Triumph
• Old Mafia Wars
• Mafiosos
• Pet Party
• Friend Factory
“Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi kami. Akan tetapi, sebagai usaha untuk terus menghadirkan kualitas tertinggi pada game dan customer support kami yang kami rasa pantas didapatkan pengguna, kami harus menghentikan game-game yang kurang populer dan sudah uzur dari daftar game kami.” tulis Zynga.
Bagi pemain game-game di atas, Zynga hanya menyarankan untuk memainkan game-game lainnya untuk menghilangkan kerinduan atas game-game tersebut.
Indonesia Inginkan Alih Teknologi Kelautan di COP-15
Selasa, 15 Desember 2009
Kopenhagen,
Indonesia menginginkan empat hal dalam isu kelautan yaitu visi bersama, adaptasi, alih teknologi dan peningkatan kapasitas masuk dam keputusan KTT ke-15 (COP) Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark. "Ada empat poin yang ingin kita paksakan untuk masuk dalam keputusan COP -15 yaitu visi bersama, adaptasi, alih teknologi dan peningkatan kapasitas. Khusus untuk alih teknologi, saya telah bicara dengan Pangeran Albert II dari Monaco," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad dalam acara Hari Kelautan (The Oceans Day) yang diselenggarakan di Kantor Badan Lingkungan Eropa (EEA/European Environment Agency) di Kopenhagen, Senin (14/12).
Indonesia bekerja sama dengan EEA mengadakan Hari Kelautan yang merupakan acara tambahan COP-15 dengan pembicara kunci Pangeran Monaco Pangeran Albert II, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Acara yang bertema "The Importance of Oceans, Coasts, and Small Island Developing States in the Climate Regime" dibuka dengan pengantar dari Direktur Eksekutif European Environment Agency Prof Jacqueline McGlade, Co-Chair dan Kepala Sekretariat Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands Universitas Delaware Dr Biliana Cicin-Sain, dan Sekretaris Negara Departemen Lingkungan Inggris Hon Hilary Benn MP.
Acara tersebut dihadiri oleh 150 peserta dari 39 negara serta para pakar, pengambil kebijakan dan pengamat kelautan dari seluruh dunia. Pada pidato pembukaannya, Fadel Muhammad mengatakan isu laut telah menjadi arus utama perubahan iklim global sejak Deklarasi Manado pada Konferensi Kelautan Dunia, Mei 2009.
Permasalahan yang terjadi di laut secara global yaitu naiknya permukaan air laut, pemutihan terumbu karang dan pengasaman laut akibat pemanasan global. "Saya mengajak seluruh mitra kelautan di dunia untuk bersama-sama menyelamatkan laut dan juga menyelamatkan masyarakat dan komunitas yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau dan kepulauan," kata Fadel.
Dia juga menyampaikan informasi tentang Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI) yang telah ditetapkan akan berlokasi di Manado sebagai kelanjutan Konferensi Kelautan Dunia di Manado. Pangeran Albert II dari Monaco dalam pidatonya mengatakan laut merupakan salah satu elemen global kehidupan.
Dalam kesempatan tersebut Pangeran Albert mengemukakan berbagai permasalahan yang dialami laut secara global antara lain proses pengasaman laut yang membuat terumbu karang mati dan penangkapan ikan secara berlebih.
Pada sesi pagi sampai malam hari, para pakar kelautan dari berbagai negara akan menyampaikan makalahnya, antara lain Sesmenko Kesra Prof Indroyono Soesilo, yang berbicara mengenai hasil dari WOC dan CTI di Manado dan konteksnya pada perubahan iklim.
Sementara Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP, Dr. Gellwynn Jusuf, akan menjadi moderator pada Panel 6 (Perspectives from World Leaders and Reception) yang mengakhiri sesi malam dengan memperkenalkan beberapa badan-badan internasional sektor lingkungan yang dinilai akan memberikan dampak signifikan pada pengelolaan upaya penurunan emisi karbon di atmosfer, antara lain dari UNEP, Bank Dunia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Rabu, 09 Desember 2009
Kesenjangan Teknologi Digital Terjadi di Negara Uni Eropa
Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta, (tvOne)
Menurut laporan badan statistika Uni Eropa, Eurostat negara-negara di wilayah selatan Eropa, seperti Yunani, Bulgaria, dan Romania masih ketinggalan dibanding negara-negara di utara Eropa, seperti Belanda dan Swedia. Laporan tersebut menunjukan adanya kesenjangan teknologi digital di negara-negara anggota Uni Eropa.
Menurut Eurostat, menyebutkan 77 persen rumah tangga di Belanda memiliki akses broadband. Sedangkan dua pertiga rumah tangga di Yunani bahkan tidak memiliki akses dasar ke internet seperti dilansir PC World/VIVAnews Rabu (9/12). Padahal, penetrasi broadband rata-rata di 27 negara anggota Uni Eropa naik 56 persen dari 49 persen pada kuartal pertama tahun ini.
Survei Eurostat juga menemukan, bahwa separuh dari warga Uni Eropa berusia 16-74 tahun, dan hampir tiga perempat warga usia 16-24 tahun, log in ke internet setiap hari atau hampir tiap hari. Angka tertinggi bagi anak muda yang mengakses internet setiap hari atau hampir tiap hari ditemukan di Belanda (90 persen), Denmark dan Estonia (masing-masing 88 persen), dan Finlandia dan Swedia (masing-masing 87 persen).
Sementara itu, hanya 41 persen remaja Romania dan warga dewasa muda di bawah 25 tahun menggunakan internet per hari. Yunani dan Irlandia berada jauh di belakang dengan 57 persen dan 58 persen. Hanya lebih dari sepertiga warga Uni Eropa berusia 16-74 tahun membeli atau memesan produk atau layanan online dalam 12 bulan terakhir, kata Eurostat. Angka ini bervariasi dengan negara-negara di selatan tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga mereka di utara, 2 persen di Romania dan 5 persen di Bulgaria, dibanding dengan 66 persen di Inggris, 64 persen di Denmark, dan 63 persen di Belanda dan Swedia.
Di wilayah Uni Eropa, 40 persen warga laki-laki memesan atau membeli produk atau layanan melalui internet. Sedangkan jumlah warga perempuan yang melakukan hal serupa mencapai 34 persen.
HIV/Aids dan Kespro Siap Jadi Kurikulum Sekolah
Rabu, 9 Desember 2009
Makassar, (tvOne)
Pelajaran mengenai kesehatan reproduksi (Kespro) dan penanggulangan, serta pencegahan HIV/AIDS siap menjadi kurikulum sekolah pada tingkat SMP dan SMA di Makassar. "Setelah Kespro dan HIV/AIDS berhasil menjadi pelajaran muatan lokal, kini kami sedang menggodok itu menjadi kurikulum untuk SMP dan SMA," kata Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Makassar Zainal Arifin di Makassar, Sabtu (5/12).
Menurutnya, pentingnya dua hal itu diajarkan pada siswa SMP dan SMA serta sekolah sederajat, karena usia remaja merupakan usia yang rawan terkena dua persoalan itu. Berkaiatan dengan hal itu, maka dipandang perlu menjadikan Kespro dan HIV/AIDS, sebagai bahan ajar guru di sekolah, agar siswanya tidak terjerumus kedalam dua masalah tersebut.
"Makassar merupakan kota pertama yang memasukkan Kespro dan HIV/AIDS sebagai muatan lokal. Sedang apabila berhasil menjadikan sebagai kurikulum, maka Kota Makassar juga menjadi kota pertama di Indonesia yang merintis hal ini," katanya.
Lebih jauh dikemukakan Zainal, persoalan HIV/AIDS di masyarakat biasanya diawali dengan kebiasaan merokok, kemudian mencoba narkoba ataupun pergaulan bebas. Kondisi itu sangat rawan melanda kaum remaja, khususnya siswa SMP dan SMA. Karena itu, lanjutnya, peran guru sangat penting untuk memberikan pemahaman akan bahaya hal tersebut untuk mencegah terjangkit virus HIV/AIDS.
Sementara mengenai Kespro, hal itu terkait dengan pentingnya para remaja menjaga alat reproduksinya dengan cara tidak melakukan pergaulan bebas. "Jadi, selain memberikan pendidikan agama di sekolah, memberikan informasi yang tepat tentang Kespro dan HIV/AIDS akan membantu para remaja tidak terjerumus kedalam dua persoalan itu," ujarnya. (Ant)
