Blogere Habel

Blogere Habel

Kamis, 11 Juni 2009

BSNP Gelar Ujian Nasional Ulang buat 16 SMA Lebih Dulu

Jumat, 10 Juni 2009

JAKARTA - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) diam-diam telah menelikung DPR. Buktinya, lembaga independen yang ditunjuk Depdiknas itu sudah melaksanakan ujian nasional (unas) ulang bagi 16 SMA pada Sabtu, 6 Juni. Padahal, Komisi X DPR baru memberikan lampu hijau untuk mengadakan ujian pengganti bagi 34 SMA dan 19 SMP tersebut pada Senin lalu (8/6).

Itu berarti ujian pengganti yang dilaksanakan hari ini hanya akan diikuti 18 SMA dan 19 SMP. Alasannya, ujian untuk 16 SMA itu diulang karena kesalahan ada pada pencetakan soal. ''Memang di dalam POS tidak diatur. Karena itulah, kebijakan harus dibuat. Sebab, jika tidak, malah akan merugikan siswa,'' kilah Ketua BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo kemarin (9/10).

BSNP ternyata sengaja tidak mengumumkan unas ulang 16 SMA itu lantaran tidak ingin menuai masalah. ''Kami tidak menginformasikan hal ini ke DPR karena memang tidak ditanya (saat rapat Senin, 8 Juni lalu). Selain itu, nanti malah ramai,'' cetusnya.

Dengan mengambil langkah itu, BSNP terkesan menyembunyikan pelaksanaan unas ulang tersebut. Saat dikonfirmasi terpisah, DPR merasa dilangkahi oleh BSNP. Anggota komisi X dari PDIP Cyprianus Aoer mengatakan, kewenangan BSNP sudah terlalu jauh. Karena itu, komisi X akan merevisi keberadaan badan independen itu. ''Kita akan revisi PP 19/2005 yang mengatur tentang BSNP. Supaya tidak semau gue,'' ujarnya.

Komisi X akan mengajukan pembahasan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan bersama Mendiknas. Sebab, PP tersebut dinilai menyalahi UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ''Di dalam Sisdiknas, tidak ada kata ujian, melainkan ebta. Karena itu, harus kita kembalikan ke UU tersebut. Termasuk, merevisi BSNP,'' terangnya.

Dalam waktu dekat ini, revisi PP/19 dilakukan. Sebab, kata dia, ada indikasi bahwa BSNP mengabaikan rekomendasi komisi X yang meminta agar mereka merinci siswa yang melakukan kecurangan dan tidak. ''Meski mereka mengikuti ujian, siswa yang curang harus tetap kena sanksi,'' ujarnya. Komisi X tetap akan menagih hasil yang sudah disepakati ketika rapat bersama Mendiknas Senin lalu (8/6).

Mungin menambahkan, bukan tanpa alasan BSNP menyelenggarakan unas ulang lebih dulu. Sebab, kata Mungin, 16 SMA itu hanya terkena kesalahan teknis yang sejatinya bukan pelanggaran yang dilakukan siswa atau sekolah. Selain itu, lokasi 16 SMA itu terletak di daerah terpencil, jauh dari jangkauan transportasi maupun pelayanan publik. ''Sekolah-sekolah itu di daerah pegunungan. Mereka sudah siap menggelar ujian. Jadi, harus segera kami laksanakan,'' terangnya.

Hari ini BSNP menyatakan telah siap melaksanakan ujian pengganti unas. Pihaknya telah meluncurkan surat bernomor 1789/BSNP/6/2009 tentang pelaksanaan ujian pengganti kepada provinsi yang sekolahnya akan mengikuti ujian tersebut. Ujian pengganti untuk SMA bakal dilangsungkan pada 10-15 Juni, sedangkan SMP pada 10-13 Juni. ''Jadwal ujian bergantung mata pelajaran yang diulang,'' terangnya.

Sama halnya dengan pelaksanaan unas utama, ujian pengganti juga akan dikawal oleh pengawas dari perguruan tinggi setempat. Misalnya, pelaksanaan unas di Gorontalo akan diawasi tim Universitas Gorontalo. Unas ulang di SMAN 6 Cimahi dan SMA Pasundan 2 akan dikawal tim Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. BSNP telah mengirim surat kepada PTN yang bersangkutan untuk kembali menjadi pengawas.

''Soal sudah kami kirim ke provinsi yang sekolahnya ikut ujian pengganti hari ini,'' terangnya. Naskah itu, kata Mungin, merupakan soal cadangan. Dia menyebut, ada tiga jenis soal unas. Soal ujian utama, soal ujian susulan, dan soal ujian cadangan. ''Soal terakhir itulah yang kami pakai. Karena jenis soal itu disusun untuk jaga-jaga apabila terjadi kebocoran soal,'' terangnya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan bahwa bobot soal ujian sama dengan unas utama. Dia mengatakan, pihaknya harus secepatnya mengambil keputusan untuk menyelenggarakan unas ulang. ''Memang, ada yang menuntut agar ujian itu digelar setelah berbagai kasus dan pelanggaran unas terungkap. Ini disebabkan pengumuman UN harus segera kami lakukan karena ditunggu untuk daftar perguruan tinggi negeri.'' jelasnya.

Mungin menegaskan, meski ada ujian pengganti unas, investigasi yang dilakukan Irjen Depdiknas tidak berhenti. ''Penyelidikan terus dilakukan,'' ujarnya. Ada tiga sanksi bagi pelanggar. Sanksi pidana bakal diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sanksi administratif bakal diberikan kepada guru yang melanggar disiplin kepegawaian. Sanksi juga diberikan kepada siswa yang terbukti melanggar atau berbuat curang.

Keputusan ujian pengganti, tegas Mungin, merupakan hasil rapat bersama puspendik, balitbang, irjen, maupun Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MR PTN). ''Jadi, bukan semata keputusan BSNP,'' terangnya. Dengan demikian, pihaknya berharap agar kelak PTN tidak memberikan label atau cap tertentu terhadap sekolah yang terkena kasus unas. ''Jangan sampai seperti itu. Karena bukan kesalahan seluruh siswa,'' imbuhnya.

MR PTN Djoko Santoso dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, MR PTN memang diundang dalam pertemuan membahas unas ulang. ''Tapi, kami tidak memiliki kewenangan memutuskan. Soalnya, kami hanya undangan. Jadi, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan,'' jelasnya. Menurut dia, kewenangan pengambilan kebijakan unas ulang ada di tangan BSNP.

Karena itu, pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk mengomentari hal itu. Yang pasti, dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, hasil unas masih belum bisa dipercaya. ''Karena itu, yang harus kita tekankan kepada semua pihak adalah kejujuran. Ya siswa, sekolah, pemerintah, masyarakat, maupun media,'' ungkapnya.

Di sisi lain Forum Rektor Indonesia (lembaga yang menaungi PTN dan PTS se-Indonesia) tidak keberatan dengan ujian pengganti yang diadakan BSNP. Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Dr Edy Suandi Hamid MSc menyatakan bisa memahami keputusan pemerintah dan DPR mengadakan ujian pengganti bagi 5 ribu siswa yang pernah divonis tidak lulus ujian nasional itu. Ujian pengganti atau ujian ulang merupakan bentuk hukuman yang setimpal bagi siswa.

Menurut Edy, dalam kasus unas, kecurangannya sistemis. Yang terlibat sangat luas, mulai siswa, guru, kepala sekolah, dan pejabat di depdiknas. Karena itu, tidak fair kalau yang terkena hukuman hanya siswa, yakni dengan vonis tidak lulus. ''Terlalu mahal kalau mengorbankan ribuan siswa,'' kata rektor Universitas Islam Indonesia itu.

Edi menambahkan, meski memahami diadakannya ujian pengganti itu, harus bisa dipetik hikmah dari kasus tersebut. "Lakukan perbaikan secara sistemis,'' ujarnya.

Forum rektor meminta agar pelaku kecurangan dan pelanggaran diungkap dan diberi sanksi yang setimpal.

Sementara itu, di SMAN 2 Ngawi, Jatim, salah satu sekolah yang seluruh siswanya harus mengikuti ujian pengganti kemarin membagikan kartu ujian kepada para siswa. Salah seorang siswi IPA SMAN 2 Dira Oktav Paradita mengaku telah di-SMS wali kelas untuk mengambil nomor. ''Teman-teman semua sudah mengambil nomor ujian. Insya Allah kami sudah siap,'' kata Dira yang mengalami batuk pilek gara-gara persiapan ujian ulang.

Salah seorang guru SMAN 2 Ngawi Sulies Agung Nugroho saat dihubungi tadi malam menambahkan, persiapan ujian pengganti sudah siap 100 persen. Menurut Sulies, seluruh siswa sudah dihubungi melalui HP untuk mengikuti ujian pengganti. Koordinasi dengan pihak keamanan juga telah dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan.

''Bagi kami, ini pertaruhan nama baik. Kami akan buktikan bahwa siswa SMAN 2 Ngawi memang pantas lulus dan tidak pernah berbuat curang,'' kata mantan Wakasek bidang kurikulum itu.

Sulies berharap, cap curang yang sempat diberikan publik kepada SMAN 2 Ngawi segera hilang. Karena itu, jika memang ada kecurangan, SMAN 2 Ngawi meminta polisi segera mengungkapnya. ''Mau itu oknum guru atau siapa pun, tolong segera diungkap,'' kata guru PPKn itu.

Meski sedang didera masalah, kata Sulies, SMAN 2 Ngawi tetap mendapat kepercayaan untuk mengikuti program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). ''Mulai Juli nanti SMAN 2 Ngawi menjadi RSBI. Ini bukti bahwa kami masih dipercaya,'' ujarnya. (kit/tom/iro)
Sumber JawaPos 10 Juni 2009

Comments :

0 komentar to “BSNP Gelar Ujian Nasional Ulang buat 16 SMA Lebih Dulu”

Posting Komentar

Selayang Pandang



Tanggal 10 Mei 2009 saya melepas masa lajang saya

Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi CPNS

Tanggal 1 November 2009 aku berangkat LPJ di Singosari selama 21 hari

Buruan daftar CPNS



Calender





Free Blog Calendar

waktu

Seputar Linux

Seputar Guru

Berita Olah Raga

berita penerbangan

Website & Kegiatan


Pasuruan Global Tech
 

Copyright © 2009 by Blogger'e Habel