Inilah, 10 Keluhan para Siswa Terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah!

Sabtu, 5 September 2009
JEMBER, KOMPAS.com - Siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jember, Jawa Timur, keluhkan minimnya pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Kamar mandi siswa yang kotor merupakan pengaduan tertinggi.


Hal tersebut terungkap dalam penandatangan janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Asistensi Teknis Pemerintah Republik Federal Jerman melalui lembaga Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jember, Jumat (4/9).

Perwakilan GTZ, Hamim Wajdi, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei pengaduan di 10 lembaga sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan berstandar internasional (SBI) di Kabupaten Jember, untuk mengetahui keluhan siswa dan wali murid terhadap pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing.

"Kami menerima 10 pengaduan tertinggi yang dikeluhkan siswa dan wali murid dalam pelayanan pendidikan," kata Hamim.

Hamim mengungkapkan, sesuai urutannya sepuluh pengaduan tertinggi itu adalah kamar mandi untuk siswa kotor, guru sering menggunakan ponsel saat mengajar, kamar mandi untuk siswa kurang, meja dan kursi siswa rusak, jumlah komputer kurang dan sering rusak, jumlah dan koleksi buku di perpustakaan kurang, metode mengajar membosankan, informasi jenis pembiayaan yang gratis dan tidak jelas, rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS) tidak diumumkan, dan sistem penerimaan siswa baru (PSB) belum baku dan selalu berubah.

"Sebanyak 9.033 responden mengeluhkan kamar mandi siswa yang kotor dan pengaduan itu merupakan pengaduan tertinggi di Jember," katanya.

Menurut Hamim, pihaknya menyebarkan daftar pertanyaan berisi 33 jenis pengaduan kepada 18.600 responden siswa dan wali murid di 10 SSN dan SBI terkait Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) di bidang pendidikan. Sebanyak 15.429 responden di antaranya mengisi dan mengembalikan daftar pertanyaan tersebut.

Untuk itu, bersama Lembaga Administrasi Negara RI akan dilakukan kembali survei peninjauan terhadap 10 lembaga sekolah tersebut setelah enam bulan ke depan. Hal itu untuk memastikan adanya tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

"Kami sudah memberikan rekomendasi kepada 10 lembaga sekolah itu sesuai jumlah pengaduan paling tinggi di sekolah-sekolah agar mereka memperbaiki pelayanan pendidikan," katanya.